Turki memperingati 10 tahun gagalnya kudeta militer yang nyaris menumbangkan Presiden Recep Tayyip Erdogan pada malam 15 Juli 2016. Peristiwa berdarah yang menewaskan 270 orang dan melukai lebih dari 2.000 warga itu justru menjadi titik balik konsolidasi kekuasaan eksekutif paling masif dalam sejarah modern negara tersebut.
Upacara peringatan digelar di sejumlah kota besar, termasuk di Jembatan Martir 15 Juli yang dulu dikenal sebagai Jembatan Bosphorus. Nama jembatan itu diubah untuk mengenang korban yang gugur ketika tank-tank militer meluncur ke jalanan Istanbul dan Ankara serta jet tempur terbang rendah menggetarkan ibu kota.
Pada malam kudeta, faksi dalam Angkatan Bersenjata Turki bergerak merebut titik-titik strategis sipil. Gedung parlemen dibom. Akses penghubung benua Eropa dan Asia itu diblokir. Erdogan, yang saat itu sedang tidak berada di ibu kota, melakukan siaran langsung melalui telepon kepada jurnalis dan meminta warga turun ke jalan membela negara.
Kudeta itu runtuh pada pagi 16 Juli 2016 setelah rakyat memenuhi seruan presiden. Versi resmi pemerintah menyatakan aksi tersebut adalah hasil persiapan berbulan-bulan oleh jaringan FETÖ di bawah pimpinan Fethullah Gülen. Gülen, pendakwah yang bermukim di Amerika Serikat, sebelumnya merupakan sekutu Erdogan namun berbalik menjadi musuh utama yang dituding mendalangi pemberontakan.
Pasca-kudeta, pemerintah melancarkan pembersihan besar-besaran. Puluhan ribu orang ditangkap dan ratusan ribu kehilangan pekerjaan. Perwira militer, pegawai negeri, intelektual, hingga politisi oposisi menjadi target operasi keamanan nasional yang diperluas selama masa darurat.
Bagi pemerintah, tindakan ekstrem tersebut diperlukan untuk membongkar jaringan rahasia dan mencegah ancaman serupa. Kelompok hak asasi manusia mencatat mekanisme hukum darurat dipermanenkan sehingga menjangkau jurnalis, media independen, dan aktivis sipil di luar lingkar terduga pelaku kudeta.
Dampaknya melampaui sekadar stabilitas politik. Sistem presidensial terkonsolidasi dengan kekuasaan eksekutif yang sangat terpusat. Transisi dari dasar demokratis dan sekuler menuju model nasionalis-Islamis mengubah wajah kelembagaan Turki secara permanen dalam satu dekade.
Bagi pembaca Indonesia, peristiwa ini menyoroti betapa rapuhnya batas antara krisis keamanan dan erosi kebebasan sipil. Negara dengan sejarah demokrasi yang tengah bertumbuh perlu mewaspadai normalisasi keadaan darurat yang bisa mereduksi ruang kritis publik.
Indonesia pernah melalui masa reformasi yang menguatkan civil-military relation pasca-Orde Baru. Perbandingan dengan Turki memperlihatkan risiko ketika pembersihan institusi justru melumpuhkan checks and balances. Pengalaman Ankara menjadi catatan bagi negara yang menjaga keseimbangan antara stabilitas dan hak warga.
"Ini adalah kemenangan bersejarah bagi kehendak rakyat melawan junta militer yang tidak sah," demikian klaim pendukung Erdogan dalam peringatan kali ini. Di sisi lain, kritikus menilai 15 Juli menandai titik balik otoritarianisme terbuka di Turki.
Jembatan Martir 15 Juli kini menjadi simbol negara. Hari libur nasional ditetapkan setiap 15 Juli sebagai pengingat tragedi sekaligus legitimasi kekuasaan presiden yang lahir dari kekacauan tersebut.
Sepuluh tahun ke depan, Turki diproyeksikan tetap berada di bawah sistem eksekutif kuat dengan sedikit ruang oposisi efektif. Tren pemusatan kekuasaan diprediksi bertahan selama ketidakpastian geopolitik regional dan tekanan ekonomi global masih membayangi Ankara.
Langkah selanjutnya pemerintah tampak pada penguatan narasi kedaulatan rakyat melalui pendidikan dan media negara. Generasi muda Turki akan tumbuh dengan versi sejarah resmi di mana malam kudeta adalah ujian terbesar yang mematangkan identitas nasional mereka.