Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menolak klaim Kepala Badan Penegak Narkotika Amerika Serikat (DEA) bahwa pemerintahannya memiliki koneksi mematikan dengan kartel kriminal di negaranya. Penolakan disampaikan dalam konferensi pers harian pada Rabu waktu setempat, menyusul pernyataan Administrator DEA Terry Cole yang menyebut pemerintah Meksiko dan jaringan kartel adalah "satu dan sama".
Sheinbaum menilai pernyataan Cole lebih berupa manuver politik ketimbang temuan berbasis bukti. Ia menegaskan DEA sebaiknya memusatkan upaya pemberantasan penyelundupan, distribusi, dan pencucian uang narkoba di dalam wilayah AS sendiri, mengingat negara itu merupakan pasar gelap obat terlarang terbesar di dunia.
Ketegangan antara Meksiko dan AS memang memanas sejak Donald Trump kembali menjabat presiden untuk periode kedua. Trump beberapa kali menuding Meksiko "dikendalikan" oleh kartel, dan sejumlah pejabatnya mengulang klaim serupa. Cole menjadi salah satu suara paling frontal dengan menyatukan tuduhan itu ke tingkat struktur negara.
Pemerintah Meksiko menanggapi bahwa ucapan Cole tidak mencerminkan kerja sama yang selama ini dibangun dengan Washington untuk memerangi kejahatan lintas batas. Meksiko tetap menyatakan siap berkolaborasi asal kedaulatan nasionalnya dihormati. Syarat itu menjadi batu sandungan dalam diplomasi karena Trump kerap menekan lewat pendekatan militeristik ke Amerika Latin.
Sheinbaum sendiri telah berulang kali menolak kemungkinan operasi militer AS di tanah Meksiko tanpa persetujuan federal. Awalnya, hubungan kedua pemimpin terlihat hangat; Trump sempat memuji Sheinbaum sebagai sosok "luar biasa". Namun bulan-bulan terakhir presiden Meksiko makin lantang mengkritik kebijakan tetangganya di utara.
April lalu, ia mengkoreksi AS terkait dakwaan terhadap Gubernur Sinaloa Ruben Rocha yang dituduh berkampanye bersama Kartel Sinaloa untuk memengaruhi pemilu gubernur 2021 secara kekerasan. Sheinbaum menekankan tidak ada bukti yang diajukan dan menyebut pemberantasan korupsi sebagai urusan domestik. Pekan ini Meksiko juga melayangkan pengaduan pidana ke jaksa AS atas kematian warganya dalam kampanye deportasi massal Trump.
Di saat yang bersamaan, Departemen Keuangan AS mengumumkan dua kelompok kriminal Meksiko—Kartel Juarez dan Los Viagras—masuk daftar "organisasi teroris asing dan teroris global yang ditunjuk khusus". Penetapan itu bagian dari upaya administrasi Trump membingkai langkahnya di kawasan sebagai perang terhadap "narco-terorisme".
Bagi pembaca Indonesia, gesekan ini relevan karena menyoroti batas kedaulatan dalam kerja sama antinarkoba. Indonesia lama berhadapan dengan sindikat transnasional dan pernah mendapat tekanan eksternal terkait penanganan bandar asing. Pola yang dilakukan Sheinbaum mencerminkan negara berkembang yang ingin memimpin pemberantasan sendiri tanpa intervensi keamanan asing.
Perbandingan menarik muncul dengan posisi Indonesia yang menjunjung prinsip ekstradisi dan hukum sendiri bagi pelaku narkoba di dalam negeri. Tuduhan AS ke Meksiko juga mengingatkan pada risiko stigmatisasi geopolitik ketika negara konsumsi membebankan tanggung jawab ke negara transit atau produsen. Masyarakat Indonesia perlu memahami bahwa perang narkoba global tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga tarik-ulur kekuasaan.
"Pernyataan DEA lebih seperti pernyataan politik daripada yang didukung oleh bukti," ujar Sheinbaum dalam konferensi persnya. Ia menambahkan bahwa fokus seharusnya diberikan pada pemberantasan di AS yang menjadi pangsa utama permintaan narkoba ilegal.
Cole sebelumnya menyatakan pemerintah Meksiko dan jaringan kartel adalah entitas yang tidak terpisahkan. Pernyataan itu langsung dibalas Meksiko dengan catatan bahwa kerja sama tetap terbuka selama tidak merusak kedaulatan.
Ke depan, ketegangan diplomasi diproyeksikan berlanjut seiring pendekatan Trump yang agresif. Meksiko kemungkinan besar akan terus menolak operasi bersenjata asing dan memilih jalur hukum domestik serta pengaduan internasional. Pengaruh penetapan teroris terhadap kartel juga berisiko memperkeruh negosiasi if ekspor dan keamanan perbatasan.
Tren labelisasi "teroris" pada kelompok kriminal Amerika Latin berpotensi menjadi preseden bagi negara lain untuk menekan mitra dengan instrumen keamanan nonkonvensional. Indonesia dan negara ASEAN perlu mengantisipasi dampak perluasan yurisdiksi unilateral tersebut terhadap kerja sama hukum regional di masa depan.