Kementerian Dalam Negeri Thailand mengumumkan pada Kamis bahwa 5.814 pegawai negeri sipil diduga terlibat manipulasi hasil ujian wajib untuk promosi dan pengangkatan. Pejabat Unsit Sampuntharat menyatakan para pegawai tersebut dapat ditangguhkan sementara menunggu keputusan komite yang diharapkan dikeluarkan sehari berikutnya.
Skandal ini mulai terungkap pada Juni lalu ketika penyidik menyimpulkan bahwa sejumlah pejabat menerima suap untuk mengubah secara elektronik nilai ujian calon pegawai. Jumlah suap yang dibayar mencapai 800.000 baht, setara sekitar 23.800 dolar AS, untuk memastikan kelulusan para calon yang seharusnya gagal.
Polisi menemukan ketidakaturan pada hasil ujian 5.814 pegawai dan kini menyiapkan peninjauan ulang sekitar 800.000 lembar jawaban guna mengetahui luasnya kecurangan yang diduga. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada pelaku lain yang lolos dari pengawasan.
Tiga orang yang diduga menjadi dalang, dua pria dan satu wanita, telah diamanankan. Mereka dijerat tuduhan merusak dan menyembunyikan dokumen resmi. Salah satu tersangka sempat melarikan diri ke Laos sebelum akhirnya ditangkap oleh aparat keamanan.
Jika terbukti bersalah, para tersangka menghadapi denda dan hukuman penjara hingga lima tahun. Penegakan hukum ini dianggap sebagai upaya menegakkan integritas birokrasi yang selama ini sering tercoreng kasus suap.
Perdana Menteri Anutin Charnvirakul, yang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas, menilai kecurangan tersebut "menjijikkan". Ia memperingatkan adanya "lingkaran setan" di mana pejabat yang memperoleh jabatan melalui jalan curang justru mendapat kesempatan baru untuk melakukan korupsi lebih lanjut.
Penangkapan tersebut mengikuti investigasi gabungan selama 17 hari yang melibatkan kepolisian dan lembaga anti korupsi. Selama penyidikan, aparat menyita komputer dan dokumen ujian sebagai bukti fisik yang diperkuat oleh jejak digital transaksi suap.
Data gaji pegawai negeri Thailand menunjukkan rentang pendapatan bulanan antara 530 hingga 2.300 dolar AS tergantung pangkat. Besaran suap yang ditawarkan jauh melebihi gaji bulanan rata-rata, menjadikannya insentif yang kuat bagi pelaku untuk mempertaruhkan karier.
Dampak skandal ini melampaui aspek hukum. Kepercayaan publik terhadap sistem meritokrasi biroktrasi Thailand terguncang, dan pegawai yang lulus secara jujur merasa dirugikan. Jika tidak ditangani dengan tegas, praktik serupa berpotensi mengakar dan merusak tata kelola pemerintahan.
Bagi Indonesia, kasus ini mengingatkan akan kerentanan sistem ujian berbasis komputer seperti CPNS. Meskipun KemenPANRB telah menerapkan CBT dan pengawasan ketat, ancaman manipulasi data dan suap tetap ada. Pengalaman Thailand menunjukkan pentingnya audit independen, enkripsi data ujian, serta kolaborasi antar lembaga anti korupsi untuk mencegah modus serupa.
Langkah selanjutnya di Thailand adalah keputusan komite mengenai pemecatan atau sanksi administratif bagi 5.814 pegawai, serta penyelesaian peninjauan 800.000 lembar ujian. Hasil proses ini akan menjadi tolok ukur seberapa serius pemerintah Thailand membersihkan birokrasinya dari praktik korupsi yang merusak fondasi meritokrasi.