Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta tim keamanan nasionalnya menyusun opsi perluasan operasi militer di Iran yang meliputi pengeboman kompleks nuklir bawah tanah di Pegunungan Pickaxe serta pengambilan alih Pulau Kharg. Pembahasan intensif berlangsung di Situation Room pada Selasa (14/7) lalu, dihadiri langsung oleh Trump bersama pejabat senior Kedubes Putih, menurut dua sumber yang mengenal isi rapat tersebut.
Keputusan ini muncul di tengah frustrasi Trump atas ketidakmampuan tekanan militer dan diplomatik selama ini memaksa Teheran tunduk pada tuntutan Washington soal program nuklir. Selama lima hari terakhir, AS telah melancarkan serangkaian serangan ke posisi-posisi strategis Iran di wilayah Selat Hormuz, termasuk bombardemen terbaru ke Pulau Tunb yang diklaim sebagai pangkalan militer Tehran. Serangan itu bertujuan melemahkan kemampuan Iran mengancam arus lalu lintas kapal komersial di jalur vital minyak dunia.
Latar belakang eskalasi terbaru ini bermula dari kegagalan diplomasi nuklir yang berkepanjangan. Sejak menarik diri dari Perjanjian Tindakan Bersama Komprehensif (JCPOA) pada 2018, Washington menerapkan kampanye "tekanan maksimum" berupa sanksi ekonomi parah dan ancaman militer. Iran merespons dengan melanggar batas pengayaan uranium, membatasi akses inspektur PBB, dan memperkuat pertahanan udara di situs-situs sensitif. Keduanya terjebak dalam siklus escalation yang semakin berbahaya sejak pertengahan 2024.
Pilihan menargetkan Pegunungan Pickaxe bukan tanpa alasan. Kompleks bawah tanah ini dipercaya menyimpan sentrifuga generasi lanjutan dan bahan nuklir yang sulit dijangkau senjata konvensional. Para analis militer menilai pengeboman efektif membutuhkan senjata bunker buster kelas berat seperti GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, yang hanya dimiliki oleh bomber strategis B-2 Spirit AS. Operasi semacam ini berisiko memicu retaliasi rudal balistik Iran ke basis AS di Teluk dan Israel.
Sementara Pulau Kharg memiliki signifikansi ekonomi yang jauh lebih luas. Sebagai terminal ekspor minyak terbesar Iran, pulau ini menyalurkan sekitar 90 persen ekspor minyak mentah negara tersebut — pendapatan utama rezim Tehran. Pengambilan alih Kharg berarti melumpuhkan arteri keuangan Iran secara instan. Trump sendiri mengisyaratkan operasi darat untuk merebut pulau itu akan diserahkan kepada "pihak lain", frasa yang memicu spekulasi apakah Israel, Uni Emirat Arab, atau milisia sekutu AS yang akan dikerahkan.
Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pakar hukum humaniter. Menargetkan infrastruktur sipil seperti terminal minyak dan fasilitas nuklir yang berpotensi menyebabkan radiasi melanggar Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional. Iran telah mengancam akan menyerang instalasi minyak negara-negara Teluk dan menutup Selat Hormuz sepenuhnya jika AS melangkah lebih jauh, skenario yang bisa memicu krisis energi global parah.
Dampak bagi Indonesia, sebagai negara penelun minyak dan impor energi bersih, tidak bisa diremehkan. Kenaikan harga minyak mentah global akibat gangguan pasokan dari Teluk akan membebani anggaran subisidi BBM dan deficit transaksi berjalan. Bank Indonesia sudah mengeluarkan peringatan awal pekan ini soal tekanan inflasi impor jika harga Brent melampaui USD 95 per barel. Sektor petrokimia domestik yang bergantung nafta impor juga siap menghadapi lonjakan biaya bahan baku.
Di sisi keamanan, eskalasi di Selat Hormuz mengancam jalur perdagangan vital Indonesia ke Timur Tengah dan Eropa. Sekitar 15 persen ekspor non-minyak Indonesia melewati selat tersebut. Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan imbauan ke warga negara di wilayah Teluk dan menyiapkan rencana evakuasi darurat. TNI AL juga meningkatkan kesiapan pengamanan jalur laut kepulauan Riau dan Natuna sebagai mitigasi jika konflik melebar.
"Kami memiliki pihak lain yang akan melakukan kampanye darat untuk kami," ujar Trump dalam wawancara Fox News pekan lalu, menolak menyebut siapa sekutu yang dimaksud. Pernyataan ini menimbulkan pro dan kontra di Kongres AS. Partai Demokrat menuduh Trump mencari cara menghindari persetujuan Kongres untuk operasi darat skala besar, sedangkan sejumlah republikan mendukung strategi "memimpin dari belakang" untuk meminimalkan korban personel AS.
Iran hingga kini mengekang diri dari retaliasi skala penuh, memilih menyerang kapal tanker milik Israel dan Uni Emirat Arab serta menembak rudal ke basis AS di Irak dan Suriah. Namun analis Institut Studi Perang Washington memperkirakan ambang toleransi Tehran akan terlampaui jika AS benar-benar merebut Kharg atau menggempur Pickaxe. Respons Iran bisa berupa penutupan total Selat Hormuz, serangan rudal hipersonik ke kota-kota Israel, atau aktivasi jaringan proksi di Lebanon, Yaman, dan Irak.
Langkah selanjutnya akan bergantung pada keputusan Trump dalam hari-hari mendatang. Penting untuk diperhatikan apakah ia akan meminta otorisasi penggunaan kekuatan militer (AUMF) baru dari Kongres, atau mengandalkan AUMF 2001 dan 2002 yang sudah usang. Reaksi Rusia dan China di Dewan Keamanan PBB juga akan menentukan apakah konflik ini terbatas atau melebar menjadi konfrontasi kekuatan besar. Bagi Indonesia, diversifikasi sumber energi dan penguatan cadangan devisa menjadi prioritas strategis yang tak bisa ditunda.