Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menyampaikan pidato perdana pada jam tayang utama, Kamis malam waktu Washington, mengenai pemilu dan sejumlah isu lain yang belum ia bocorkan. Pidato tersebut dijadwalkan mulai pukul 21.00 waktu setempat atau 01.00 GMT Jumat, disiarkan langsung oleh jaringan televisi nasional dan kanal resmi Gedung Putih.
Trump menuturkan pidatonya bakal membawa "berita sangat besar" meski enggan merinci isinya saat ditanya wartawan di Oval Office, Selasa lalu. Ia hanya menyebut topik utamanya adalah pemilu serta "satu dua hal lain", dan memilih menunda penjelasan lengkapnya hingga malam pidato. "Ini tidak bisa lebih besar lagi, karena tanpa pemilu yang bebas dan adil, Anda tidak punya negara," ujarnya.
Gedung Putih memastikan alamat tersebut akan menyoroti pemilu, termasuk informasi terkait kontestasi 2020 yang secara keliru diklaim Trump dimenangkannya. Pemerintahan Trump juga disebut akan memaparkan apa yang mereka sebut sebagai kerentanan mesin pemungutan suara AS terhadap intrusi siber asing.
Penjadwalan pidato berlangsung tiga setengah bulan sebelum pemilu paruh waktu pada 3 November. Perebutan kendali Kongres menjadi taruhannya. Partai Republik pimpinan Trump saat ini memegang mayoritas tipis di kedua kamar legislatif, sementara Demokrat berupaya membalikkan keadaan dengan memanfaatkan resistensi publik terhadap masa jabatan kedua Trump.
Kritik memperingatkan pidato itu berpotensi merusak kepercayaan pemilih jelang pemilu dan memperluas campur tangan federal ke administrasi pemilu yang selama ini dikelola negara bagian. Spekulasi lain menyebut Trump ingin memompa basis pendukungnya menyusul survei YouGov yang merilis 57 persen pemilih AS tidak menyetujui kinerja presiden di periode kedua.
Pada pemilu 2020, Trump yang masih menjabat presiden pertama kali berhadapan dengan Joe Biden dari Demokrat. Biden menang di Electoral College dengan 306 suara berbanding 232 milik Trump, serta unggul suara populer 81 juta berbanding 74 juta. Negara ayunan seperti Georgia, Michigan, dan Arizona menentukan kemenangan Biden.
Trump menolak hasil tersebut dan pendukungnya menyerbu Capitol saat pengesahan Electoral College pada 6 Januari 2021. Sebelumnya pun, sejak 2016, ia sudah meragukan integritas pemilu AS dan membentuk komisi yang bubar tanpa temuan kecurangan. Di Georgia, ia meminta sekretaris negara "menemukan 11.780 suara" demi membatalkan kemenangan Biden.
Dua dakwaan, tingkat negara bagian dan federal, sempat menjerat Trump atas upaya membatalkan hasil 2020. Kasus federal gugur setelah ia terpilih kembali 2024 sesuai norma Departemen Kehakiman, sementara kasus negara bagian kandas setelah jaksa Fani Willis dicoret. Badan pengawas siber CISA menetapkan pemilu 2020 sebagai yang teraman dalam sejarah AS.
Bagi pembaca Indonesia, manuver Trump mencuatkan kemiripan dengan dinamika pemilu di dalam negeri. KPU dan Bawaslu mengelola pemilu secara independen, namun hoaks dan disinformasi soal mesin hitung sempat muncul di 2019 dan 2024. Klaim tanpa bukti terhadap sistem dapat mengikis kepercayaan publik, pelajaran yang relevan untuk literasi digital masyarakat kita.
Di Indonesia, penggunaan teknologi pemilu seperti Sirekap sempat diuji dan dikritik terkait transparansi. Pidato Trump mengingatkan pentingnya audit independen serta edukasi pemilih agar mesin bukan sasaran konspirasi. Startup lokal pengawas pemilu berbasis data justru punya peluang memperkuat verifikasi publik.
Trump menyatakan pidatonya akan menyentuh integritas mesin pemungutan suara. "Ini akan menyangkut subjek itu," katanya singkat ketika dimintai konfirmasi. Pejabat administrasi menambahkan bakal ada intelijen yang baru dibuka terkait penyelidikan 2020.
Januari lalu, agen FBI merazia Fulton County, Georgia, untuk mengambil materi pemilu 2020. Pejabat setempat memprotes dan menuntut pengembalian dokumen rahasia tersebut. Langkah itu menunjukkan eskalasi upaya pemerintah pusat dalam kasus yang sudah bertahun-tahun bergulir.
Ke depan, pidato Kamis berisiko mempolarisasi pemilu paruh waktu sekaligus menguji batas otoritas eksekutif atas negara bagian. Jika Trump mendesak reformasi federal, gugatan hukum dipastikan menyusul. Bagi Indonesia, peristiwa ini pengingat bahwa ketahanan pemilu bergantung pada kelembagaan, bukan sekadar narasi satu pihak.