Kemenag Perketat Aturan Penggunaan Gawai di Lingkungan Madrasah dan Pesantren
Kementerian Agama menerbitkan aturan ketat pembatasan gawai di lingkungan madrasah dan pesantren untuk menjaga fokus belajar serta melindungi siswa dari risiko digital.
37 artikel dengan tag kebijakan publik
Kementerian Agama menerbitkan aturan ketat pembatasan gawai di lingkungan madrasah dan pesantren untuk menjaga fokus belajar serta melindungi siswa dari risiko digital.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan dua tahun masa jabatan adalah momentum tepat untuk mengevaluasi kinerja kabinet melalui perombakan, guna memastikan efektivitas pemerintahan.
Dunia sedang berada di persimpangan antara ambisi kekuasaan dan krisis moral. Kita perlu merefleksikan bagaimana kebijakan domestik dan ketegangan global saling terkait dalam membentuk masa depan kita.
Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menggratiskan biaya pendidikan di sekolah dan universitas negeri dengan memanfaatkan dana hasil penindakan kasus korupsi di Indonesia.
Pengamat migas Pri Agung Rakhmanto menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing investasi hulu migas nasional di tengah persaingan modal global.
Negara sering terjebak dalam retorika ketegasan dengan menambah instrumen hukuman, padahal tantangan sesungguhnya adalah memperbaiki tata kelola yang melindungi warga paling rentan.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti inefisiensi pengelolaan anggaran di pemerintah daerah yang kerap mengendap di perbankan, padahal dana tersebut vital untuk pembangunan infrastruktur desa.
PM Mark Carney menggelar Canada Investment Summit untuk menarik investasi US$1 triliun, demi memitigasi dampak perang dagang dengan Amerika Serikat yang menghambat ekspor nasional.
Banggar DPR menetapkan anggaran penanganan bencana tahun 2027 naik menjadi Rp1,1 triliun. Kebijakan ini menyusul instruksi Presiden Prabowo untuk memperkuat mitigasi bencana nasional.
Israel kehilangan 1.370 dokter dalam tiga tahun terakhir akibat ketidakpastian politik, memicu kekhawatiran krisis layanan kesehatan nasional yang setara dengan kehilangan satu rumah sakit besar.
Pemerintah resmi membahas RUU Satu Data Indonesia untuk menciptakan integrasi data nasional yang lebih terpadu, efisien, dan aman bagi kepentingan layanan publik bagi seluruh warga negara.
DPRD Gianyar mendesak pemerintah daerah untuk memastikan Rancangan Perubahan APBD 2026 lebih transparan, akuntabel, dan fokus pada pemulihan layanan kesehatan serta perbaikan infrastruktur.