6 artikel dengan tag mahkamah konstitusi
DPR mulai merancang aturan baru pencalonan presiden pasca putusan MK, dengan wacana syarat minimal dua partai politik dan usulan batas atas dukungan untuk memastikan kompetisi lebih sehat.
Koalisi masyarakat sipil mendesak MK segera memutuskan uji materiil UU TNI terkait kerugian konstitusional akibat perluasan peran militer di ranah sipil dan isu impunitas.
Ketua DPR Puan Maharani mengumumkan 16 RUU berhasil disahkan menjadi undang-undang selama periode 2025-2026, sekaligus menggarisbawahi komitmen legislasi yang selaras dengan UUD 1945.
Mahkamah Konstitusi memutuskan hanya Presiden dan Wakil Presiden yang berhak melaporkan dugaan penghinaan, menjawab gugatan uji materi Pasal 218, 219, dan 220 KUHP baru.
Pemerintah berkomitmen mematuhi putusan MK untuk memisahkan anggaran Makan Bergizi Gratis dari pos dana pendidikan paling lambat pada APBN 2028.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan agar anggaran MBG tidak lagi masuk pos pendidikan, namun menunda pemberlakuan hingga 2028. Keputusan ini dinilai gagal melindungi hak pendidikan warga karena masih membuka celah pengalihan anggaran selama dua tahun ke depan.