Pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer pada Kamis (17/4) mengumumkan pengambilalihan penuh British Steel ke kepemilikan publik. Langkah drastis ini diambil setelah pemilik mayoritas, konglomerat China Jingye Group, mengancam menutup dua tungku tinggi tersisa di pabrik Scunthorpe, Lincolnshire Utara. Jika tungku-tungku itu padam, Inggris akan kehilangan kemampuan memproduksi baja primer — bahan baku strategis untuk konstruksi, rel kereta, hingga industri pertahanan — dan menjadi satu-satunya anggota G7 tanpa kapasitas tersebut.
Keputusan renasionalisasi ini didukung oleh Undang-Undang Baja (Steel Act) yang baru saja disahkan Parlemen, memberdayakan pemerintah untuk menguasai perusahaan baja demi kepentingan publik. Menteri Bisnis Peter Kyle menegaskan bahwa negara akan menanggung biaya operasional sebesar £1,3 juta per hari untuk jangka pendek, sementara penilai independen akan menilai apakah Jingye berhak mendapat kompensasi. Jingye sendiri mengklaim merugi £700.000 per hari dan telah memulai proses gugatan kompensasi.
Latar belakang krisis ini bermula sejak 2019, ketika British Steel gulung tikar di bawah manajemen Greybull Capital. Jingye membelinya 2020 lalu dengan janji revitalisasi, namun investasi yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi. Laporan National Audit Office Maret lalu mengungkap bahwa subsidi pemerintah ke pabrik Scunthorpe sudah mencapai £1,3 juta per hari — bukti ketidakmampuan manajemen Jingye mengelola aset strategis tersebut. Pemerintah Starmer, yang baru mengambil jabatan Juli 2024, memilih tidak menunggu investor swasta baru setelah proses lelang gagal menemukan pembeli serius.
Simon Boyd, Direktur Utama Reid Steel di Dorset — pembeli ribuan ton baja dari British Steel setiap tahun — menilai langkah ini tidak terhindarkan. "Jingye telah merusak infrastruktur dari dalam," ujarnya ke BBC Radio 4. "Pemerintah harus intervensi." Boyd memperkirakan pemerintah butuh 10 hingga 20 tahun sebelum melihat pengembalian investasi, namun menegaskan bahwa kepemilikan publik justru melindungi kepentingan jangka panjang dibanding model privatisasi sebelumnya yang justru menguntungkan korporasi, bukan rakyat.
Bagi Indonesia, kasus British Steel menawarkan pelajaran krusial tentang keamanan rantai pasok bahan baku strategis. Sebagai negara dengan industri baja yang masih bergantung pada impor besi spons dan billet — serta proyek pembangunan smelter yang belum sepenuhnya beroperasi — Indonesia rentan terhadap gejolak harga dan kebijakan ekspor negara produsen. Renasionalisasi di Inggris menegaskan bahwa baja bukan sekadar komoditas, melainkan aset strategis yang menentukan kedaulatan industri dan pertahanan.
Kementerian BUMN dan Kemenperin sebaiknya mengevaluasi apakah struktur kepemilikan Krakatau Steel dan anak usahanya sudah cukup tangguh menjamin pasokan domestik saat krisis global. Pengalaman Inggris menunjukkan bahwa mengandalkan investor asing tanpa klausul perlindungan kapasitas produksi minimum berisiko tinggi. Lebih jauh, kasus ini relevan dengan kebijakan hilirisasi mineral Indonesia: memastikan nilai tambah dalam negeri tidak hanya soal ekspor, tapi juga soal mempertahankan kendali atas rantai pasok kritis.
Langkah selanjutnya bagi Inggris adalah stabilisasi operasional, investasi masif pada teknologi baja hijau (green steel) berbasis hidrogen untuk menggantikan tungku tinggi berbasis kokas, dan restrukturisasi tenaga kerja 2.700 orang di Scunthorpe. Keberhasilan transisi ini akan menjadi uji nyata apakah model kepemilikan publik bisa menghasilkan efisiensi dan inovasi, atau justru menjadi beban fiskal jangka panjang. Dunia industri baja global akan memperhatikan eksperimen ini dengan cermat.
Sementara Jingye menyiapkan gugatan hukum, fokus pemerintah Inggris kini beralih ke eksekusi: memastikan tungku tinggi tetap menyala, rantai pasok domestik tidak putus, dan rencana investasi £2,5 miliar untuk transisi net-zero terealisasi. Bagi pengamat industri di Jakarta, ini adalah momen refleksi: apakah Indonesia sudah siap jika negara penyuplai bahan baku baja tiba-tiba mengunci pintu ekspor demi kepentingan nasional mereka sendiri?