Gibran Pantau Layanan RSUD Fatimah Az-Zahra di Palembang
Wapres Gibran meninjau RSUD Fatimah Az-Zahra di Palembang, Kamis (16/7), guna memastikan layanan kesehatan daerah berkualitas dan terjangkau.
Nasional
Berita utama terkini
PMI Jaksel Tanamkan Keterampilan Pertolongan Pertama di 38 Sekolah
PMI Jaksel kenalkan pertolongan pertama di 38 sekolah saat MPLS 15–17 Juli 2026 demi kesiapsiagaan pelajar.
PDIP Gugat Politikus dan Media Total Politik ke PN Jaksel
PDIP gugat Zulfan Lindan dan Total Politik ke PN Jaksel pada 23 Juni 2026 atas tudingan mobilisasi demo Agustus 2025.
Mendikdasmen Catat Banyak SD Negeri Sepi Peminat, Rapat dengan Mendagri
Mendikdasmen mendata SD negeri dengan murid kurang 60 setelah banyak sepi peminat di Jawa. Rapat dengan Mendagri segera digelar.
DPR Buka Ruang Revisi RUU Sisdiknas Jelang Putusan MK
Komisi X DPR buka masukan RUU Sisdiknas di Senayan, 16 Juli 2026, jelang putusan MK soal MBG.
Prabowo Minta BGN Evaluasi Anggaran MBG untuk Daerah 3T
Presiden Prabowo minta BGN evaluasi anggaran MBG Rp15.000 per porsi untuk daerah 3T pasca rapat 15 Juli 2026 di Istana.
4132 Aparat Gabungan Siaga Kawal Aksi Mahasiswa di Monas Hari Ini
4.132 aparat gabungan mengamankan aksi mahasiswa di Monas, Jumat (17/7), mulai 13.00 WIB.
KPK Dalami Peran Raja Juli di Kasus Suap Bupati Kuansing
KPK mengusut peran Menteri Kehutanan Raja Juli di kasus suap Bupati Kuansing Suhardiman pada Kamis malam di Jakarta.
Surabaya Pastikan Hak 75 Anak Lewat Perwalian Massal Berbasis Hukum
Surabaya menetapkan perwalian 75 anak via program Kejati Jatim demi kepastian hukum layanan publik.
Kemenhut Catat Karhutla Riau Semester I 2026 Capai 15.477,9 Hektare
Kebakaran hutan dan lahan di Riau semester I 2026 mencapai 15.477,9 hektare, menjadikan Bengkalis sebagai daerah terdampak terluas. Data kolaborasi Kemenhut, BRIN, dan KLH menunjukkan lahan gambut mendominasi area terbakar.
Manggala Agni Kewalahan Padamkan Api 15 Hektare di Bengkalis
Manggala Agni padamkan karhutla 15 ha di Bengkalis sejak 15/7 amid asap pekat dan angin kencang.
Aturan Hukum LGBT di Indonesia: Orientasi Seksual Bukan Pidana, Perbuatan Tertentu Bisa Dijerat
KUHP baru menegaskan bahwa orientasi seksual LGBT bukan tindak pidana di Indonesia. Namun, perbuatan seperti perzinaan dan kohabitasi tetap bisa dipidana jika memenuhi unsur delik aduan.