Komisi III DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Investasi Emas Rp58,5 Miliar
Komisi III DPR RI mendesak Polri memproses kasus penipuan investasi emas Rp58,5 miliar yang melibatkan perwira menengah Kombes F sesuai SOP internal kepolisian.
32 artikel dengan tag dpr-ri
Komisi III DPR RI mendesak Polri memproses kasus penipuan investasi emas Rp58,5 miliar yang melibatkan perwira menengah Kombes F sesuai SOP internal kepolisian.
KPK tengah menganalisis kesaksian Gus Alex terkait dugaan permintaan uang oleh anggota DPR dalam kasus korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 yang merugikan negara Rp622 miliar.
Sejumlah kementerian dan lembaga negara mengajukan tambahan anggaran signifikan untuk tahun 2027 di DPR, mencerminkan kebutuhan mendesak untuk operasional dan program kerja nasional.
Komisi X DPR RI menyetujui pagu anggaran Kemendikdasmen sebesar Rp61,10 triliun untuk tahun 2027, namun Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengajukan tambahan Rp157,76 triliun demi memenuhi target pendidikan nasional.
Ketua DPR Puan Maharani mengumumkan 16 RUU berhasil disahkan menjadi undang-undang selama periode 2025-2026, sekaligus menggarisbawahi komitmen legislasi yang selaras dengan UUD 1945.
KPK menetapkan Rektor Unsoed Akhmad Sodiq sebagai tersangka suap seleksi mandiri. Komisi X DPR segera panggil Kemendiktisaintek untuk evaluasi total sistem penerimaan mahasiswa PTN.
Komisi XI DPR RI resmi menyetujui Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031, menggantikan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri pada Juli lalu.
DPR RI resmi berkomitmen menyelesaikan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026, bahkan tiga pimpinan DPR siap mengundurkan diri jika janji waktu tidak terpenuhi.
Kodam Jaya diterjunkan membantu Polda Metro Jaya mengamankan aksi massa di depan Gedung DPR RI, Kamis (27/8), guna memastikan penyampaian aspirasi berjalan kondusif dan aman.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) akan menggelar aksi damai di depan DPR RI pada 27 Agustus dengan fokus tuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati untuk koruptor.
Pemerintah mengajukan penjualan kapal perang KRI Ki Hajar Dewantara kepada DPR karena tingginya biaya pemeliharaan kapal buatan tahun 1980-an yang sudah tidak efisien.
DPR RI menyetujui 14 calon hakim agung dan ad hoc MA setelah uji kelayakan dan kepatutan dilakukan oleh Komisi III DPR.