Berita utama terkini
Presiden Prabowo Subianto berencana menambah batalyon TNI di lebih dari 360 kabupaten untuk menekan angka kejahatan sumber daya alam seperti illegal logging dan tambang ilegal.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan revisi undang-undang untuk mengategorikan pelaku pembakaran hutan sebagai teroris ekologi demi memberi efek jera yang lebih tegas.
Presiden Joko Widodo dijadwalkan tiba di Kabupaten Sikka, NTT, pada Rabu siang untuk menemui warga terdampak gempa bumi yang terjadi pada pertengahan Agustus lalu.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti inefisiensi pengelolaan anggaran di pemerintah daerah yang kerap mengendap di perbankan, padahal dana tersebut vital untuk pembangunan infrastruktur desa.
Pemkab Natuna menggandeng Universitas Indonesia untuk menggelar operasi katarak gratis bagi 80 warga di RSUD Natuna sebagai upaya memperluas akses kesehatan di wilayah terluar.
Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja Gubernur Jakarta Pramono Anung saat meresmikan LRT rute Kelapa Gading-Manggarai, Rabu (16/9), sebagai bentuk kolaborasi lintas partai.
Presiden Prabowo Subianto akan menggelar rapat besar dengan gubernur, bupati, dan DPRD se-Indonesia dalam 1-2 minggu mendatang untuk meluncurkan gerakan Indonesia ASRI yang bertujuan mewujudkan negeri aman, sehat, resik, dan indah.
Suku Dinas SDA Jakarta Timur merevitalisasi saluran air sepanjang 52 meter di Ciracas menggunakan U-ditch untuk meningkatkan daya tampung dan mencegah banjir di permukiman.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid absen dalam rapat DPR pasca-OTT KPK yang menangkap belasan anak buahnya terkait kasus suap HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Pemerintah menarik 25 merek beras fortifikasi dari peredaran karena terbukti melanggar standar SNI, menyebabkan kerugian konsumen hingga Rp89 triliun.
Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan KTT BRICS 2026 di New Delhi untuk memperluas kerja sama ekonomi demi kepentingan nasional, menekankan kemandirian pangan dan energi sebagai fondasi kedaulatan.
KPK menangkap politikus Golkar Fahd A Rafiq bersama sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN dalam OTT terkait pengurusan HGB di Bogor dengan barang bukti senilai ratusan miliar rupiah.