Fraksi PDIP DPR Terima Aduan Masyarakat Terkait Kerusakan Lingkungan PSN
Fraksi PDIP DPR RI menerima aduan masyarakat terkait dampak kerusakan lingkungan dan konflik lahan akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai wilayah Indonesia.
64 artikel dengan tag dpr-ri
Fraksi PDIP DPR RI menerima aduan masyarakat terkait dampak kerusakan lingkungan dan konflik lahan akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai wilayah Indonesia.
Mendagri Tito Karnavian dan Komisi II DPR RI sepakat membawa RUU 15 kabupaten/kota di Kalimantan ke Sidang Paripurna, guna memperkuat landasan hukum pemerintahan daerah.
Dua anggota DPR RI mendorong mahasiswa untuk mulai membangun kemandirian ekonomi dan berwirausaha sejak bangku kuliah guna mengatasi kesenjangan antara jumlah lulusan dan lapangan kerja.
DPR RI mendesak pemerintah mengaudit kondisi pengungsian gempa NTT setelah ditemukan 94 warga meninggal saat masa pemulihan, melampaui jumlah korban tewas akibat guncangan gempa langsung.
Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi resmi memasuki perairan Indonesia, sementara DPR mulai membahas RUU Pemilu dan Bakamla berkomitmen pada putusan MK terkait penguatan kewenangan laut.
Pansus DPR RI dan Kanwil Kemenkum NTT membahas RUU Desain Industri untuk menyederhanakan prosedur pendaftaran serta melindungi aset kekayaan intelektual pelaku UMKM daerah.
Tiga ASN Dinas Pertanian Jayawijaya tewas ditembak KKB saat bertugas di Papua Pegunungan, memicu desakan DPR agar pemerintah segera menyusun roadmap pemberantasan kelompok bersenjata.
Warga Kampung Susun Akuarium mendesak Pemprov DKI Jakarta memberikan status HGB melalui koperasi dalam RDPU di Baleg DPR RI guna menjamin kepastian hunian yang berkelanjutan.
Komisi III DPR RI mendesak Polri memproses kasus penipuan investasi emas Rp58,5 miliar yang melibatkan perwira menengah Kombes F sesuai SOP internal kepolisian.
KPK tengah menganalisis kesaksian Gus Alex terkait dugaan permintaan uang oleh anggota DPR dalam kasus korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 yang merugikan negara Rp622 miliar.
Sejumlah kementerian dan lembaga negara mengajukan tambahan anggaran signifikan untuk tahun 2027 di DPR, mencerminkan kebutuhan mendesak untuk operasional dan program kerja nasional.
Komisi X DPR RI menyetujui pagu anggaran Kemendikdasmen sebesar Rp61,10 triliun untuk tahun 2027, namun Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengajukan tambahan Rp157,76 triliun demi memenuhi target pendidikan nasional.