Badan Gizi Nasional mengakui tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga untuk program Makan Bergizi Gratis tahun anggaran 2025 mencapai Rp 1,6 triliun, yang akan diselesaikan melalui revisi DIPA 2026.
Tim JACX Antara memverifikasi unggahan Facebook yang mengklaim Luhut Binsar Pandjaitan mengancam mencabut kewarganegaraan WNI yang menolak membayar pajak, dan menyatakan klaim tersebut tidak berdasar.
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mendesak pemerintah mempercepat revitalisasi pasar tradisional guna menopang daya beli masyarakat menengah ke bawah yang tergerus inflasi.
Pemerintah Kota Parepare memangkas jumlah personel Paskibraka dari 70 menjadi 35 orang untuk upacara HUT RI ke-81 akibat pengurangan anggaran pembinaan dari Rp700 juta ke Rp300 juta.
Menteri P2MI Mukhtarudin mengungkap strategi ganda preventif-represif untuk mengakhiri praktik penempatan pekerja migran ilegal, termasuk patroli siber yang telah menghapus 2.100 tautan lowongan palsu.
Presiden Israel Isaac Herzog meminta dialog langsung dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman untuk mewujudkan normalisasi, namun Riyadh menegaskan prasyarat kemerdekaan Palestina tidak bisa ditawar.
Partai Demokrat telah menggelar 137 aksi Gerakan Langit Biru Indonesia Asri di 114 kabupaten/kota sebagai rangkaian peringatan HUT ke-25 yang dijadwalkan 9 September 2026.
Komisi Pemberantasan Korupsi menolak memproses laporan penolakan gratifikasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni karena uang yang dilaporkan diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap jabatan yang melibatkan Bupati Kuantan Singingi.
China menolak keras tuduhan Trump bahwa Beijing mencuri 220 juta data pemilih AS, menyebutnya fitnah tanpa bukti yang sudah lama dibantah.
Polisi mengonfirmasi keaslian 74 kg emas dan uang tunai sitaan dari rumah mantan Jampidsus Febrie Adriansyah di Sentul, Bogor, setelah diuji oleh Pegadaian dan lembaga terkait.
Komisi X DPR RI meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kajian komprehensif sebelum menerapkan kembali SPP bagi siswa SMA dan SMK negeri dari keluarga mampu, guna memastikan keadilan dan transparansi.
Perpustakaan Nasional RI kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas laporan keuangan 2025, menandai pencapaian kesepuluh tahun berturut-turut sejak 2016.