Penggeledahan 9 Lokasi Sukoharjo: KPK Sita Miliaran Uang dan Perhiasan
KPK menggeledah sembilan lokasi di Sukoharjo pada 14-15 Juli 2026 menyusul penetapan Bupati Etik Suryani sebagai tersangka kasus pemerasan yang merugikan negara.
Berita utama terkini
KPK menggeledah sembilan lokasi di Sukoharjo pada 14-15 Juli 2026 menyusul penetapan Bupati Etik Suryani sebagai tersangka kasus pemerasan yang merugikan negara.
Program TMMD Tahap III 2026 di Bantul membangun jalan baru 500 meter dan merehabilitasi satu RTLH di Dlingo guna mendukung mobilitas ekonomi warga.
Gubernur DKI Pramono Anung di Balai Kota, Rabu, ancam cabut bansos pencuri dan perusak fasilitas publik demi jaga aset 11 juta warga.
KP2MI menggandeng 11 kementerian di Jakarta, Rabu, guna merancang pelatihan vokasi SMK Go Global yang menargetkan 40.000 calon pekerja migran pada 2026.
Personel gabungan menertibkan tujuh bangunan liar di Jalan Kerja Bakti, Makasar, Jakarta Timur, Rabu, menyusul permintaan Pemprov DKI dan Jasa Marga. Sebanyak 50 pedagang terdampak relokasi ke lokasi binaan.
Kemenekraf mencatat aset Rp20,62 miliar per 31 Desember 2025, tahun pertama sebagai lembaga mandiri pasca-pemisahan dari Kemenparekraf, sesuai paparan Menteri Riefky di rapat DPR.
22 warga Jakarta Barat terima sertifikat PTSL Rabu ini dari BPN berkat kawalan DPRD DKI.
DPRD Jawa Barat mengesahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025 pada 14 Juli 2026. Gubernur Dedi Mulyadi menekankan sinergi eksekutif-legislatif demi kesejahteraan masyarakat.
Menteri HAM Natalius Pigai pada Rabu (15/7) mengecam perundungan di sekolah yang memicu ledakan MAN 3 Padang serta mengaku jadi korban rasisme siber.
Menteri HAM Natalius Pigai mengecam aksi perundungan yang memicu ledakan bom rakitan di MAN 3 Padang pada Selasa (14/7), serta menuntut lembaga siber bertindak tegas.
DPRD Jawa Barat mengesahkan Perda P2APBD 2025 di Bandung, 14 Juli 2026, setelah ditandatangani Gubernur Dedi Mulyadi.
Istana menyatakan Perpres 66/2025 yang mengizinkan TNI mengamankan jaksa diteken Prabowo untuk melindungi penegak hukum, menyusul penjagaan rumah eks Jampidsus Febrie Adriansyah pada 8 Juli 2026.