Perlindungan Anak Butuh Kolaborasi Keluarga, Sekolah, dan Negara
Psikolog Sani B. Hermawan menyatakan perlindungan anak butuh peran keluarga, sekolah, dan negara menyusul kasus ancaman bom MPLS di Jakarta.
Berita utama terkini
Psikolog Sani B. Hermawan menyatakan perlindungan anak butuh peran keluarga, sekolah, dan negara menyusul kasus ancaman bom MPLS di Jakarta.
Menko Pangan Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026), meluruskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih bukan supermarket, melainkan infrastruktur negara dan offtaker hasil pertanian.
Ombudsman DIY menyoroti dugaan pelecehan seksual di tiga kampus swasta Yogyakarta pada 2026 karena tata kelola pengaduan dinilai buruk dan merugikan mahasiswa.
Inspektorat DKI Jakarta mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) soal sanksi disiplin dan kode etik jika kedapatan bermain judi online. Peringatan disampaikan Rabu di Jakarta Barat.
Manggala Agni Daops Dumai berjuang memadamkan kebakaran hutan dan lahan seluas 10 hektare di Rokan Hilir, Riau, yang telah berlangsung dua hari akibat angin kencang dan bahan bakar melimpah.
Psikolog UI Sani B. Hermawan menegaskan anak tak pantas jadi sasaran perundungan setelah orang tuanya mengirim ancaman bom ke SD di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan.
Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional mengevaluasi kecukupan anggaran Rp15.000 per porsi program Makan Bergizi Gratis. Kajian menyeluruh wajib dilakukan sebelum kebijakan ditetapkan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pemerintah menyiapkan skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai Agustus mendatang.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan Jembatan Way Bungur di Lampung Timur pada Rabu (15/7) menggunakan perahu klotok untuk memastikan progres proyek strategis nasional yang sempat mangkrak sejak 2016.
Wapres Gibran naik perahu klotok meninjau jembatan mangkrak Way Bungur, Lampung, Rabu (15/7), guna pastikan rampung.
Pemerintah Kota Solok bersama BNN meluncurkan kurikulum anti-narkoba terintegrasi di jenjang TK hingga SMP pada Rabu untuk membentengi pelajar sejak dini.
BP MPR dipimpin Tifatul Sembiring mengkaji sistem ekonomi nasional bersama akademisi di Padang, Senin (13/7), guna mengevaluasi UUD 1945 dan kebijakan ekonomi.